(Beritadaerah-Jakarta) APBN merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Oleh karena itu, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel. APBN juga harus dikelola dengan transparan, kredibel, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Keterangan Pemerintah Terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2023, pada Rabu (7/7) di Jakarta.
Menurut Menkeu, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.
Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2023, khususnya kepada DPR dan BPK yang selalu memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa mendatang, demikian dijelaskan Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting yang berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, dan alokasi, APBN selalu hadir dan diandalkan negara dalam menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. Pemerintah dan DPR terus bekerjasama dengan baik dalam merumuskan dan menentukan kebijakan fiskal (APBN) sehingga mampu merespons dan menjawab tantangan yang luar biasa tersebut.
Menghadapi risiko dan volatilitas global yang meningkat tajam, Pemerintah bersama DPR sepakat merancang APBN 2023 secara hati-hati, waspada, namun tetap efektif dan optimis dalam menjaga momentum pertumbuhan. Terbukti, APBN 2023 kembali berperan sebagai penahan guncangan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global dengan fokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik dan kredibilitas serta keberlanjutan fiskal Indonesia terus terjaga, demikian diungkapkan Menkeu.