(Beritadaerah-Jakarta) Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian global yang masih tinggi.
Kerja sama ini dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta pada Rabu (17/7/2024), menjelaskan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, BI juga menjalin kerja sama erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit serta pembiayaan kepada dunia usaha.
Dalam skala internasional, BI memperkuat hubungan dengan bank sentral lainnya melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Upaya ini termasuk dalam fasilitasi promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Perry menguraikan bahwa ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi, meski prospek ekonomi dunia masih menunjukkan kekuatan. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, terutama didorong oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Pertumbuhan ekonomi AS tetap kuat berkat konsumsi dan stimulus fiskal, sedangkan ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan adanya peningkatan ekspor dan investasi.
Di sisi lain, ekonomi Tiongkok belum menunjukkan kekuatan yang signifikan karena lemahnya permintaan domestik. Inflasi di AS pada Juni 2024 lebih rendah dari perkiraan, dipengaruhi oleh penurunan inflasi energi dan perumahan. Hal ini membuka kemungkinan penurunan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate/FFR) lebih cepat dari yang diproyeksikan sebelumnya pada akhir tahun 2024, meski yield US Treasury 10 tahun tetap tinggi karena kebutuhan defisit anggaran Pemerintah AS.
Ketidakpastian di pasar keuangan global serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung menyebabkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas.
Situasi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia, demikian dijelaskan oleh Perry.