(Beritadaerah-Nasional) Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, kini berganti nama menjadi Istana Garuda. Selain itu, Istana Kepresidenan di IKN juga telah diberi nama baru, yaitu Istana Negara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan informasi ini setelah menghadiri pertemuan internal dengan Presiden di Istana Garuda IKN pada Senin (29/7/2024).
Dalam keterangan pers yang disampaikan melalui media sosial Sekretariat Presiden pada Selasa (30/7/2024), Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyatakan Kantor Presiden tidak lagi disebut sebagai Kantor Presiden, melainkan Istana Garuda. Sementara itu, Kantor Kepresidenan IKN kini dikenal sebagai Istana Negara, yang telah ditetapkan secara resmi.
Basuki juga menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan IKN agar peran masyarakat tidak terlupakan dan IKN dapat dinikmati oleh semua kalangan. Presiden menegaskan bahwa masyarakat setempat harus dilibatkan dalam proses ini untuk menghindari perasaan terpinggirkan atau tergusur.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa IKN harus menjadi contoh dalam sistem pengelolaan perkotaan yang efisien dan cepat, terutama dalam hal perizinan investasi dan pelayanan publik, untuk mempermudah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani 14 Perjanjian Kerja Sama (PKS) investasi. Rencananya, pada kunjungan Presiden berikutnya, akan dilakukan 5 peletakan batu pertama (groundbreaking) yang harus disertai dengan PKS.
Groundbreaking tersebut akan melibatkan Bank Central Asia (BCA), Intiland, Indogrosir, LG Electronics (LGE), dan Swissbell Hotel. Meskipun hanya lima proyek, semua harus sudah lengkap dengan PKS termasuk perizinannya, kata Basuki.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya, serta beberapa pejabat dari OIKN.