(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berorientasi pada dampak dan didukung oleh teknologi digital merupakan kunci untuk mempermudah akses masyarakat. Dalam Seminar Nasional yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA Pimnas) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta pada Senin (19/8/2024), Anas menyampaikan pesan ini saat mewakili Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
Anas menegaskan bahwa hasil dari seluruh aktivitas birokrasi, termasuk administrasi yang dilakukan secara intensif, harus berakhir pada pelayanan yang memadai bagi rakyat. Anas juga mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, yang berfokus pada percepatan transformasi digital di sektor publik melalui GovTech Indonesia.
Menurut Anas, GovTech Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi sekadar platform atau aplikasi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mengintegrasikan ekosistem layanan digital pemerintah. GovTech ini akan memprioritaskan pengembangan sembilan layanan penting secara terintegrasi serta mengkonsolidasikan layanan lainnya yang telah siap untuk diintegrasikan dalam waktu dekat. Sistem ini dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti batasan birokrasi per instansi.
Selain itu, Anas juga membahas kemajuan dalam program digitalisasi lainnya, seperti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Hingga saat ini, 230 instansi daerah telah memiliki MPP, dan 60 di antaranya telah mengimplementasikan MPP Digital. Melalui hal ini, Kementerian PANRB berusaha mendorong kesadaran digital di daerah serta mendorong integrasi layanan.
Pada akhir seminar, Anas mengungkapkan harapannya agar para alumni IKA Pimnas berperan aktif dalam memperkuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan tema seminar yang berfokus pada kepemimpinan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Anas berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.