(Photo: Infopublik)

Swasembada Pangan di Era Jokowi Dianggap Setara dengan Era Soeharto

(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai pencapaian swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kalah dibandingkan dengan era Presiden Soeharto. Menurutnya, kedua periode pemerintahan tersebut sama-sama berhasil memenuhi kebutuhan pangan rakyat dengan pencapaian yang luar biasa.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Amran mengacu pada definisi swasembada yang ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan standar FAO sejak 1999, suatu negara dianggap mencapai swasembada jika mampu memenuhi setidaknya 90 persen dari kebutuhan pangan nasionalnya melalui produksi dalam negeri. Sebagai gambaran, pada tahun 1984, Indonesia sempat mencatatkan impor beras sebesar 400 ribu ton meskipun populasinya lebih dari 100 juta jiwa.

Sementara itu, swasembada di era pemerintahan saat ini terjadi pada tiga kesempatan, yaitu pada tahun 2017-2019 dan tahun 2020, tanpa adanya impor beras medium meskipun jumlah penduduk sudah mencapai 200 juta jiwa. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa capaian pemerintah saat ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan masa 1984. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan pangan di era Presiden Soeharto sangat bagus, dan pencapaian di era pemerintahan sekarang juga tidak kalah hebat.

Selama periode pertama pemerintahan Jokowi, tepatnya pada tahun 2017-2020, produksi beras berhasil mencatatkan surplus antara 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Fokus pemerintahan saat itu terletak pada kebijakan yang mengalokasikan anggaran untuk sektor pangan, yang ditujukan untuk membantu para petani. Bantuan ini diberikan dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, serta upaya intensifikasi dan mekanisasi dengan menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Keberhasilan kebijakan tersebut juga terlihat dari apresiasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Kementerian Pertanian berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2016. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah kementerian, Kementerian Pertanian mendapat WTP.

Menteri Amran berharap agar pemerintah dapat menambah anggaran untuk mengakselerasi berbagai program demi mewujudkan swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Usulan anggaran tambahan yang diajukan sebesar Rp68 triliun, yang akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih, dan infrastruktur lainnya. Menurutnya, anggaran tersebut dirancang secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting mulai dari air hingga pupuk, termasuk pengadaan pompa.