(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa percepatan pengembangan energi terbarukan serta transisi energi adalah langkah penting dalam mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya ini sejalan dengan target Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yaitu menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, serta mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam Seminar Nasional Renewable Energy dan Transisi Energi serta Rapat Kerja Nasional Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (29/8/2024), Airlangga menjelaskan bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 34 persen. Oleh karena itu, transisi energi hijau menjadi strategi efektif dalam mengurangi emisi.
Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta memperkenalkan mekanisme perdagangan karbon melalui Emission Trading System (ETS). Sistem perdagangan karbon ini, yang diluncurkan pada Februari 2023 di sektor pembangkit listrik, diproyeksikan akan menurunkan emisi hingga 100 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji pensiun dini untuk beberapa PLTU, yang akan didanai melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan senilai USD 21,6 miliar, yang merupakan hasil dari KTT G20 pada 2022.
Indonesia juga berperan penting dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC), di mana Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia bersama Jepang memimpin sebagai chair dan co-chair dalam pengembangan 78 proyek transisi energi, dengan 34 di antaranya berasal dari Indonesia. Proyek-proyek ini diharapkan mendapatkan pendanaan dari skema JETP melalui AZEC.
Di samping itu, Indonesia telah berhasil menerapkan Program Mandatori Biodiesel B35 dan sedang mempersiapkan pelaksanaan B40 pada Januari 2025. Airlangga juga menyebutkan bahwa Indonesia tengah merencanakan produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk memenuhi 5 persen kebutuhan avtur dan menjadi pemasok terbesar di ASEAN. Pemerintah juga fokus mengembangkan energi hidro yang diperkirakan akan mencapai kapasitas 10 gigawatt.
Airlangga menambahkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dari para ahli sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pemerintah berharap semakin banyak insinyur yang dicetak untuk mendukung digitalisasi dan industri masa depan dalam transisi energi ini.