(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan komitmen kuat pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan fiskal yang terarah. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Rabu (18/9).
Menkeu menjelaskan bahwa strategi pengurangan kemiskinan ekstrem mencakup tiga langkah utama. Pertama, mengurangi beban keluarga miskin melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau lebih dari 10 juta penerima, serta bantuan sembako untuk 18 juta keluarga. Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kebijakan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program lain yang mendukung sektor UMKM, pertanian, serta perikanan. Ketiga, memperbesar alokasi transfer ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem lebih tinggi untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan.
Menkeu juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam mencapai target pengurangan kemiskinan. Penghargaan diberikan kepada daerah yang mampu menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan berdasarkan kualitas belanja daerah dan pemanfaatan data yang tepat.
Selain itu, menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap stabil juga menjadi perhatian Menkeu. Ia optimistis, pada akhir 2024, target pengurangan kemiskinan ekstrem mendekati 0% dapat tercapai. “Pemerintah daerah dan seluruh Kementerian harus fokus mengoptimalkan penggunaan anggaran demi meringankan beban masyarakat,” tegasnya.
Menkeu juga memastikan komunikasi aktif dengan Presiden terpilih untuk menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, sehingga APBN 2024 dan 2025 dapat dijalankan dengan efektif oleh kabinet baru.
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan prioritas nasional untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan.