(Beritadaerah-Timor Tengah Utara) Dalam kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Timur, Rabu (2/10), selain meresmikan bendungan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga resmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Peresmian tersebut dilaksanakan di PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa pos lintas batas negara (PLBN) merupakan beranda depan yang mewakili wajah Indonesia.
Hadir mendampingi presiden, antara lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Juandi David, dan Kepala PLBN Napan Don Gaspar.
“Saya sampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun,” ungkap Presiden.
Di samping itu, Presiden mengatakan, PLBN merupakan representasi dari kemajuan negara dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, dirinya memerintahkan semua pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di seluruh pelosok tanah air.
“Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara; 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan delapan PLBN dibangun 2020-2024. Hari ini kita akan meresmikan tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, dengan total biaya Rp1,3 triliun, uang yang tidak sedikit,” jelasnya.
Adapun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang diresmikan hari ini, antara lain:
- PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dibangun dengan biaya Rp128 miliar;
- PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dibangun dengan biaya Rp145 miliar;
- PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar;
- PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp248 miliar;
- PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan biaya Rp210 miliar;
- PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp243 miliar;
- PLBN Terpadu Yetetkun di di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dbangun dengan biaya Rp127 miliar.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kehadiran pos lintas batas negara terpadu yang dibangun di sejumlah wilayah tersebut memiliki berbagai manfaat, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan wilayah, mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru, hingga menumbuhkan rasa nasionalisme.
“Keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Presiden.