(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah Indonesia terus memacu langkah untuk menjadi anggota penuh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Salah satu langkah kunci adalah peluncuran **Portal Aksesi OECD**, sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung koordinasi tim nasional dalam memenuhi target aksesi di berbagai sektor.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan 64 kementerian dan lembaga yang terorganisir dalam 26 komite khusus. “Portal Aksesi OECD akan menjadi alat penting dalam memonitor, mengintegrasikan, dan mempercepat proses aksesi Indonesia. Diplomasi total football diperlukan karena penerimaan Indonesia membutuhkan persetujuan dari semua negara anggota,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi di Jakarta pada Kamis (3/10/2024).
Peluncuran portal ini dilakukan oleh Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Portal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam proses aksesi, yang diperkirakan akan berlangsung selama tiga tahun.
Sebagai negara pertama di ASEAN yang resmi mengajukan aksesi OECD, Indonesia berharap status keanggotaan ini akan memperkuat perekonomian dan meningkatkan standar kebijakan nasional. Airlangga menekankan pentingnya proses ini untuk menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan standar global OECD, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai Wakil Ketua Tim Nasional OECD, menyatakan bahwa aksesi ini mencakup berbagai reformasi struktural yang sejalan dengan standar OECD. “Proses ini melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, dan setiap pihak harus memiliki komitmen kuat untuk menjalankan perannya. Aksesi OECD bukan hanya tentang menjadi anggota, tetapi bagaimana kita memperbaiki tata kelola di dalam negeri,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa aksesi ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mencapai standar negara maju. “Keberhasilan aksesi akan menempatkan Indonesia di antara negara-negara terdepan di dunia. Namun, ini adalah tantangan besar yang memerlukan koordinasi maksimal, atau apa yang kami sebut diplomasi total football,” ungkap Anas.
Kementerian PANRB saat ini juga sedang mengembangkan instrumen **World Class Bureaucracy (WCB)** yang akan membantu mengidentifikasi dan menjembatani kesenjangan antara sistem birokrasi Indonesia dan standar internasional, termasuk OECD. Anas menambahkan bahwa reformasi birokrasi yang sejalan dengan standar internasional akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Dengan aksesi ini, Indonesia berharap untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan standar global.