(Beritadaerah-Jakarta) Dalam menghadapi tantangan komunikasi terkait regulasi dan program pemerintah di era disrupsi digital, pemerintah meluncurkan inovasi baru bernama Mobile Government (M-Government). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menjelaskan bahwa M-Government berfungsi sebagai platform komunikasi publik yang mengintegrasikan berbagai saluran media, termasuk media sosial, website, email, serta teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam sebuah kuliah umum di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, yang disampaikan pada 13 Oktober 2024, ia menekankan pentingnya konsep ini dalam era digital.
“M-Government menawarkan tiga keuntungan utama: pertama, diversifikasi saluran komunikasi publik pemerintah; kedua, memperluas jangkauan penyebaran informasi kepada kelompok yang terpinggirkan; dan ketiga, menciptakan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Nezar.
Ia menambahkan bahwa M-Government sudah diterapkan di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan maupun perusahaan. Namun, meskipun implementasi sudah dilakukan, masih ada tantangan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah. Banyaknya sumber informasi dan potensi kesalahpahaman menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Nezar mencatat bahwa komunikasi kebijakan di era digital kini lebih kompleks karena adanya berbagai sumber informasi. “Sebelumnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung melalui media konvensional. Sekarang, informasi dapat berasal dari banyak sumber yang beragam,” jelasnya.
Sebagai contoh, Nezar mengungkapkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 diterima oleh masyarakat. Meskipun Indonesia dinilai responsif dalam menerapkan pembatasan aktivitas dan kebijakan penggunaan masker serta vaksinasi, banyak perdebatan yang muncul di kalangan masyarakat mengenai keputusan tersebut.
“Selalu ada perspektif yang berbeda, dan tidak semua individu sepakat dengan kebijakan yang diterapkan, seperti penggunaan masker. Informasi yang tidak jelas dan alasan ilmiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sering kali dianggap benar oleh masyarakat, menjadi tantangan tersendiri dalam komunikasi kebijakan saat ini,” tutupnya.
Kuliah umum tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, serta Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Fadhilah Mathar. Selain itu, acara ini menampilkan narasumber dari akademisi Fisipol UGM, Purwo Santoso dan Budi Irawanto, serta Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Riant Nugroho.