(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalkan peran desa dalam mendukung swasembada pangan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui program Gerakan Nasional Pangan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar desa-desa di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa peran desa sangat krusial untuk mencapai tujuan besar yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, desa harus didukung sepenuhnya agar dapat menjalankan fungsi sebagai penggerak utama ketahanan pangan. Pernyataan ini disampaikan saat acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di Kantor Pusat Kementan, Rabu (6/11/2024).
Sebagai bagian dari program tersebut, Kementan akan memberikan bantuan berupa benih cabai, sayuran, umbi-umbian, rumah benih, serta ternak ayam dan itik petelur berikut kandangnya. Bantuan ini dilengkapi dengan pendampingan kepada masyarakat desa, serta dukungan pengawasan dari kepolisian. Mentan Amran menjelaskan bahwa bahan pangan bergizi yang diperlukan akan diproduksi langsung di desa, dengan memanfaatkan sumber daya setempat untuk mendukung swasembada.
“Kami kolaborasi dengan Kemendes dan kepolisian untuk menjaga kelancaran pengawasan serta pendampingan, sementara Kementan mendukung desa dengan menyediakan benih dan bibit. Dengan begitu, bahan baku pangan bergizi bisa disiapkan langsung dari desa,” ujar Amran di hadapan 1.500 kepala desa yang hadir dari berbagai wilayah, seperti Jawa, Sumatra, dan Bali.
Menteri Amran juga menekankan pentingnya gerakan ini dalam memperkuat ekonomi desa melalui produksi pangan lokal, sehingga desa tidak lagi bergantung pada pasokan dari kota. Ia berharap ini bisa mendukung penyediaan pangan bergizi yang lebih mudah dijangkau, terutama untuk anak-anak.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memacu desa-desa di Indonesia agar memaksimalkan potensi wilayahnya dalam bidang pangan. Menurutnya, desa-desa harus mengenali keunggulan lokal masing-masing agar tidak hanya menjadi penonton di tengah potensi yang luar biasa.
“Setiap desa punya kekuatan tersendiri. Mari kita kenali potensinya, seperti desa ikan nila, desa tomat, atau desa kacang tanah, sehingga potensi tersebut benar-benar dioptimalkan,” jelas Mendes Yandri.
Kemendes PDT mengalokasikan 20 persen dari anggaran Dana Desa untuk pembangunan ekonomi produktif berbasis kearifan lokal. Yandri menyebutkan bahwa sejak 2015 hingga 2024, Dana Desa telah mencapai Rp609 triliun, dengan alokasi pada 2023 sebesar Rp70 triliun dan diperkirakan mencapai Rp71 triliun pada 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung swasembada pangan melalui pengembangan ekonomi desa yang produktif.
Kedua kementerian kemudian memperkokoh komitmen mereka dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang meliputi target swasembada pangan, pengembangan sarana produksi pertanian, integrasi program pembangunan desa, dan pertukaran data serta informasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian ini sebagai langkah penting menuju swasembada pangan. Ia menyebut bahwa sinergi ini selaras dengan target Indonesia Emas 2045, di mana Presiden Prabowo telah mengarahkan agar swasembada pangan tercapai pada 2028.
“Kita harus berjuang bersama untuk swasembada pangan. Sinergi ini penting, dan semua pihak harus bergerak sebagai satu tim untuk memastikan ketahanan pangan nasional,” ujar Zulkifli.