(Beritadaerah-Jakarta) Dalam upaya menjaga kestabilan harga beras menjelang akhir tahun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras akan didistribusikan ke berbagai wilayah yang menghadapi lonjakan harga beras.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Astawa, menjelaskan bahwa distribusi beras akan difokuskan ke wilayah yang mengalami harga tinggi, seperti sebagian daerah di Sumatera Barat, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur.
“Kuota SPHP tahun ini ditingkatkan dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton untuk mengatasi kenaikan harga. Kami meminta para kepala daerah agar segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing guna mengintervensi pasar dan menstabilkan harga,” jelas Astawa dalam rapat koordinasi daring pada Rabu (13/11/2024).
Selain penyaluran, Bapanas mengajak Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk memfasilitasi distribusi antar-daerah, guna memastikan pasokan cukup di seluruh wilayah. Perum Bulog pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung operasi stabilisasi dengan stok beras nasional yang mencapai 1,8 juta ton dan sudah tersebar di berbagai daerah.
Hingga 11 November 2024, distribusi beras SPHP sudah mencapai 1.253.824 ton atau 89,56 persen dari target, dengan distribusi terbesar di DKI Jakarta dan Banten, serta penyaluran terendah di Bali dan Papua. Edy Priyono, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), menekankan pentingnya keseimbangan harga agar baik produsen maupun konsumen bisa mendapatkan harga yang adil.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga mengusulkan penambahan anggaran SPHP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan beras. Arief menambahkan, “Kami mengusulkan anggaran untuk tambahan 150 ribu ton per bulan untuk Januari dan Februari 2025 agar stabilisasi harga beras dapat berlanjut.”
Kolaborasi antara Bapanas, Bulog, dan Dinas Pangan Daerah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap beras yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.