(Beritadaerah-Nasional) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah Kabinet Merah Putih (KMP). Kemenkeu siap memastikan kebutuhan anggaran kabinet baru dapat terpenuhi secara efektif, meskipun struktur APBN 2024 masih mengacu pada kabinet sebelumnya.
“Kabinet Merah Putih kini memiliki konfigurasi yang berbeda, dengan 7 kementerian koordinator, 2 kementerian dengan nomenklatur baru, 16 kementerian hasil pemekaran, 23 kementerian tetap, serta tambahan 5 badan baru. Perubahan ini menjadi tantangan yang harus segera kami antisipasi dengan langkah konkret,” ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (13/11).
Menkeu menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menjalankan APBN 2024 secara maksimal hingga akhir tahun dan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2025. Berdasarkan amanat Undang-Undang APBN 2025, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus diselesaikan sebelum 30 November 2024.
Untuk mempercepat proses penyesuaian, Menkeu telah menginstruksikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan langsung ke kementerian koordinator. Selain itu, setiap kementerian telah diberi *person in charge* untuk mendukung sekretariat K/L dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan anggaran.
“Kemenkeu melakukan pendekatan proaktif dengan mendatangi kementerian-kementerian untuk memahami kebutuhan mereka. Kami tidak menunggu laporan datang, tapi langsung terjun untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan solusi terbaik diberikan,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Kemenkeu bekerja sama dengan Bappenas untuk merinci DIPA dan mematangkan persiapan pelaksanaan APBN 2025. Fokus utamanya adalah memastikan semua K/L, terutama yang baru, dapat segera menjalankan program mereka.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa banyak pimpinan K/L baru yang harus segera menyusun laporan keuangan tahun 2024 meski baru bertugas sejak Oktober. Hal ini membutuhkan pendampingan intensif agar pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan transisi ini berjalan mulus. Dukungan kami mencakup semua aspek, baik administrasi maupun teknis, agar kementerian baru dapat beroperasi optimal,” tutupnya.
Dengan pendekatan yang responsif dan terintegrasi, Kemenkeu menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kelancaran operasional Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan target pembangunan nasional.