(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya industrialisasi inklusif sebagai kunci penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Hal ini ia sampaikan dalam *Annual International Forum of Economic Development and Public Policy* (AIFED) ke-13, sebuah forum strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas tantangan dan peluang ekonomi nasional.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendekatan terhadap kebijakan industri telah mengalami transformasi signifikan di kancah global. “Hari ini, kebijakan industri telah menjadi pusat perhatian di forum internasional seperti APEC dan G20,” ujarnya pada Senin (2/12). Ia menambahkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat industrialisasi berbasis sumber daya domestik.
Menurut Sri Mulyani, upaya industrialisasi perlu diperluas melampaui hilirisasi mineral strategis. “Hilirisasi harus mencakup produk unggulan lainnya seperti CPO, kakao, dan kopi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara kebijakan industri dan strategi demografi untuk memastikan dampak yang merata.
Selain itu, kebijakan fiskal yang berkelanjutan disebutnya sebagai elemen penting dalam mendukung proses industrialisasi. “Kita memerlukan strategi yang memadukan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan inklusif,” tegasnya.
Sri Mulyani juga menyinggung pentingnya penyusunan kebijakan terpadu untuk 25 komoditas prioritas sebagaimana arahan Presiden Prabowo. “Setiap komoditas ini harus memiliki kerangka kebijakan yang mencakup dari hulu hingga hilir agar memberikan nilai tambah maksimal,” ungkapnya.
Forum AIFED 2024 yang bertema *”Strategi Pertumbuhan dalam Menavigasi Pergeseran Geoekonomi”* menjadi wadah diskusi strategis mengenai kebijakan industri, transisi hijau, dan tantangan geo-ekonomi global. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan solusi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis potensi regional.