(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memperkuat kerja sama strategis dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan navigasi di perairan nusantara serta mendukung keberhasilan Indonesia dalam IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) 2025.
“Kerja sama jangka panjang ini akan semakin diperkuat. Ditjen Hubla Kemenhub bersama Pushidrosal TNI AL perlu terus bersinergi dalam dua fokus utama: mendukung Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori-C dan mempercepat pertukaran data terkait pemetaan laut dan navigasi nasional,” ujar Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana kepada InfoPublik, Rabu (18/12/2024).
Sinergi tersebut mencakup pertukaran data hidrografi, oseanografi, peta laut, peta navigasi, serta informasi kenavigasian. Wamenhub menegaskan, data akurat dan sesuai standar global menjadi kunci untuk meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus memaksimalkan potensi maritim Indonesia.
**Kolaborasi untuk Data dan Teknologi Modern**
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif, menambahkan bahwa kolaborasi antara Kemenhub dan Pushidrosal sebelumnya telah berjalan pada bidang pertukaran data Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), alur pelayaran, sistem Vessel Traffic Services (VTS), hingga informasi bahaya navigasi.
“Peta laut yang mutakhir adalah fondasi keselamatan pelayaran. Kami terus bekerja sama dengan Pushidrosal untuk memastikan pemetaan alur pelayaran sesuai standar internasional,” ujarnya.
Hingga akhir 2024, Ditjen Hubla telah menetapkan 128 alur pelayaran, mencakup 123 alur pelabuhan dan 6 jalur terminal khusus. Sementara itu, Pushidrosal tengah mengembangkan peta laut elektronik (E-100) yang telah diuji di Selat Sunda dan Lombok dengan hasil memuaskan. Implementasi penuh ditargetkan pada 2025, diikuti uji coba real-time pada 2029.
**Rencana Strategis 2025**
Sebagai langkah ke depan, Kemenhub dan Pushidrosal akan fokus pada:
1. Pengembangan stasiun pasang surut di kawasan padat pelayaran.
2. Mempercepat penetapan alur pelayaran prioritas.
3. Peningkatan kapasitas surveyor hidrografi dengan standar The International Hydrographic Organization (IHO).
Selain itu, Kemenhub juga akan meningkatkan pengawasan kapal asing dengan mewajibkan penggunaan peta laut Indonesia berbayar, guna memastikan kedaulatan di perairan strategis nasional.
Langkah ini diharapkan memperkokoh peran Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya saing global.