Langkah ambisius ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membuka akses dan meretas ketimpangan antar wilayah.
Langkah ambisius ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membuka akses dan meretas ketimpangan antar wilayah.

Pemkab Banyuwangi Tidak Bergeming Ditengah Efesiensi Anggaran, Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

(Beritadaerah – Banyuwangi) Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan banyaknya kebutuhan sektor lain yang mendesak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tak bergeming. Infrastruktur tetap menjadi prioritas utama Bupati Ipuk Fiestiandani. Tahun 2025, Banyuwangi menargetkan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 700 kilometer serta rehabilitasi 23 jembatan yang tersebar di berbagai pelosok wilayah.

Langkah ambisius ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membuka akses dan meretas ketimpangan antar wilayah.

“Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan tetap dilaksanakan, meski anggaran kita harus dibagi dengan sektor lain. Kami bergerak berdasarkan skala prioritas,” ujar Bupati Ipuk saat meninjau langsung jembatan penghubung Kecamatan Glenmore dan Tegalsari, Senin (14/4).

Jembatan tersebut menjadi salah satu proyek penting yang rampung tahun ini, menjadi nadi penghubung warga Desa Tulungrejo yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Perkebunan Kalitelepak, PTPN I Regional 5. Sebelumnya, warga harus menempuh jalur memutar melewati Glenmore untuk menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar di Kecamatan Genteng atau Tegalsari. Kini, dengan jembatan baru, perjalanan mereka menjadi jauh lebih efisien.

Antara Aspirasi dan Realita Anggaran

Bupati Ipuk tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran membuat pembangunan dilakukan secara bertahap. Namun, ia memastikan bahwa data dan peta jalan telah disusun dengan cermat.

“Kami memiliki data komprehensif jalan-jalan yang menjadi prioritas dan harus segera ditangani. Kami mengerti harapan masyarakat sangat besar, namun kami mohon pengertian bahwa semua akan kami bangun sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak,” ucapnya.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan juga harus bersaing dengan program strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan. Pemkab dituntut cermat menyeimbangkan semua kebutuhan ini dalam satu kerangka pembangunan inklusif.

Catatan Kinerja: 222 Jembatan Dalam Empat Tahun

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPR), Ebta Arisandi, mencatat bahwa selama periode 2021 hingga 2024, Pemkab Banyuwangi telah membangun dan merehabilitasi sebanyak 222 jembatan. Capaian ini menunjukkan komitmen berkelanjutan daerah untuk menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya layak, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pembangunan ini bukan semata angka, tetapi tentang membuka isolasi, memotong jarak, dan mempercepat mobilitas warga. Kami berharap masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Ebta.

Dengan arah pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan dampak sosial, Banyuwangi terus menunjukkan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk tetap bergerak maju. Infrastruktur dibangun bukan sekadar untuk memperindah wilayah, tetapi untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses dan konektivitas.